Jakarta, 8 Februari 2026 – Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI), Sutarto Alimoeso, menegaskan komitmen PERPADI dalam mendukung pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras nasional melalui penguatan peran penggilingan padi sebagai tulang punggung rantai pasok pangan.
Sutarto menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kembali dioptimalkannya berbagai instrumen stabilisasi beras, termasuk penugasan penyerapan gabah dan beras serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, kebijakan tersebut sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan petani, keberlangsungan usaha penggilingan, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“PERPADI mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras. Program SPHP dan penyerapan gabah oleh Bulog merupakan instrumen penting untuk memastikan pasokan beras tetap tersedia dan harga di tingkat konsumen tidak bergejolak,” ujar Sutarto.
Ia menambahkan bahwa stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) saat ini berada dalam kondisi yang cukup untuk mendukung upaya stabilisasi harga dan pengamanan pasokan, termasuk untuk menghadapi HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
“CBP menjadi instrumen strategis pemerintah. Selama stok CBP terjaga dan penyalurannya berjalan efektif, stabilitas harga beras bisa dikendalikan, terutama saat permintaan meningkat,” katanya.
Menjelang periode peningkatan konsumsi Ramadhan dan Idul Fitri 2026, PERPADI mencermati adanya potensi tekanan harga beras akibat meningkatnya permintaan, faktor cuaca, serta dinamika distribusi. Untuk itu, PERPADI menyatakan kesiapan bersinergi dengan pemerintah dan Bulog guna memastikan ketersediaan beras nasional tetap aman dan distribusi berjalan lancar.
“Penggilingan padi anggota PERPADI siap mendukung penugasan pemerintah, baik dalam penyerapan gabah petani maupun pengolahan beras, agar stok nasional, termasuk CBP, tetap terjaga dan harga tidak melonjak,” ujarnya.
Terkait kenaikan harga beras yang sempat terjadi di sejumlah wilayah, Sutarto menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, biaya produksi, cuaca, serta biaya logistik.
“Secara umum, stok beras nasional aman. Kenaikan harga lebih banyak dipicu oleh meningkatnya biaya di hulu. Karena itu, PERPADI mendorong agar kebijakan harga, mulai dari HPP hingga Harga Eceran Tertinggi (HET), diselaraskan agar tidak menimbulkan distorsi di pasar,” jelasnya.
Sutarto menambahkan, keberhasilan stabilisasi harga beras sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan kepastian kebijakan. Ia menilai percepatan penyaluran beras SPHP yang bersumber dari CBP, serta pola kerja sama yang efektif antara Bulog dan penggilingan padi, akan memberikan dampak nyata dalam menahan gejolak harga di pasar.
“SPHP menjadi salah satu benteng utama pengendalian harga, tetapi mekanisme distribusinya harus cepat dan tepat sasaran agar manfaat CBP benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, PERPADI menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah dalam menjaga ketersediaan beras, menstabilkan harga di seluruh mata rantai, serta mendukung terwujudnya swasembada beras yang berkelanjutan.
