Jakarta, 25 Februari 2026 – “Jangan utak-atik yang sudah benar,” begitulah celetukan Abdullah Hakim Muslim, salah satu koordinator lapangan buruh saat berdiskusi mengenai wacana pemindahan posisi Polri di bawah kementerian. Di warung-warung kopi sekitar kawasan industri, pembahasan RUU Polri ternyata menjadi topik hangat.
Masih menurut Muslim, para buruh merasa selama ini koordinasi antara pimpinan serikat dengan Polri sudah berjalan harmonis. “Keberhasilan pengamanan aksi-aksi besar secara damai dan tertib adalah bukti bahwa sistem komando langsung ke Presiden sangat efektif,” terangnya.
Mereka khawatir, jelasnya, jika RUU Polri tidak segera disahkan dengan mempertahankan kedudukan di bawah Presiden, institusi kepolisian akan menjadi alat bagi menteri yang mungkin merangkap sebagai pengurus partai politik. Bagi buruh, perlindungan polisi harus murni untuk penegakan hukum, bukan untuk kepentingan elektoral. “Kami dukung penuh RUU Polri, asalkan tujuannya untuk makin mengayomi rakyat kecil seperti kami,” tutupnya.
