Jakarta – INDEMO (Indonesia Demokrasi Monitor) bersama aktivis lintas generasi sikapi polemik wacana Polri dibawah kementerian. Hal ini disampaikan
Hariman Siregar selaku Pimpinan Indemo yang juga menjadi tokoh pergerakan pada Rabu (18/2/2026). Menurutnya, jika Polri berada di bawah kementerian, maka akan mengaburkan garis komando.
“Kami, aktifis senior, menyampaikan pernyataan dukungan terhadap peran dan keberadaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima di beberapa redaksi.
Bahkan, ia mengkhawatirkan jika Polri berada di bawah kementerian justru dapat menurunkan independensi Polri.
“Penempatan Polri di bawah kementerian justru akan menciptakan tumpang tindih kewenangan, mengaburkan garis komando, serta berpotensi menurunkan independensi Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Pihaknya juga mendukung peran strategis Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta menegakkan hukum secara profesional.
“Kami memandang Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan,” ucapnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menolak ide yang menempatkan Polri di bawah kementerian.
Jenderal Sigit menilai penempatan Polri di bawah kementerian melemahkan Polri sendiri dan juga Presiden RI.
