Jakarta – Maraknya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah di media sosial dinilai perlu diimbangi dengan etika dalam menyampaikan pendapat. Pengamat sosial sekaligus tokoh masyarakat, Habib Syakur Ali Mahdi, mengingatkan agar masyarakat dapat membedakan antara kritik terhadap kebijakan publik dan serangan yang bersifat personal terhadap pejabat negara.
Menurut Habib Syakur, ruang digital saat ini menunjukkan pergeseran cara masyarakat menyampaikan kritik. Ia menilai diskusi yang semestinya berfokus pada substansi kebijakan justru kerap bergeser menjadi serangan terhadap kehidupan pribadi maupun karakter seseorang.
“Fenomena ini cukup memprihatinkan. Kritik yang seharusnya diarahkan pada kinerja atau kebijakan berubah menjadi pembunuhan karakter terhadap individu. Media sosial memberi ruang yang sangat luas sehingga sebagian orang merasa bebas menyampaikan apa saja tanpa mempertimbangkan dampaknya,” kata Habib Syakur.
Ia menilai rendahnya literasi digital dan literasi politik menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya pola komunikasi tersebut. Menurutnya, mengkritisi sebuah kebijakan membutuhkan data, argumentasi, dan pemahaman terhadap persoalan, sementara serangan personal dinilai lebih mudah menarik perhatian publik.
Selain itu, algoritma media sosial juga disebut turut memengaruhi penyebaran konten yang bernuansa provokatif. Konten yang menyerang individu, kata dia, lebih cepat memperoleh respons karena memicu emosi pengguna.
Meski demikian, Habib Syakur menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut tetap memiliki batas yang harus dihormati.
“Kritik harus berfokus pada apa yang menjadi kebijakan, bagaimana dampaknya bagi masyarakat, apa kekurangannya, dan solusi yang ditawarkan. Sementara serangan personal menyasar martabat seseorang atau kehidupan pribadinya yang tidak berkaitan dengan jabatan publik. Dua hal itu harus dibedakan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa unggahan di media sosial memiliki jejak digital yang dapat berdampak hukum apabila mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.
Karena itu, Habib Syakur mengajak masyarakat, termasuk para kreator konten, influencer, dan pengguna media sosial, untuk membangun budaya diskusi yang lebih sehat dengan mengedepankan argumentasi berbasis data.
“Kalau tidak setuju terhadap kebijakan, baik itu bansos, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kuota impor, maupun regulasi lainnya, sampaikan kritik berdasarkan fakta dan analisis. Kritik yang berkualitas justru menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Habib Syakur berharap ruang digital Indonesia dapat menjadi wadah dialog yang produktif. Menurutnya, menjadi warga negara yang kritis merupakan bagian dari demokrasi, namun penyampaian kritik tetap perlu dilakukan secara bertanggung jawab dan menghormati martabat setiap orang.
